"Itu kesepakatan dari kita bahwa memang harus ada langkah berikutnya judicial review," kata Syarief usai jumpa pers.
Waketum Demokrat Syarief Hasan lalu menyampaikan bahwa kesamaan pandangan itu menyepakati agar UU Pemilu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Logika presidential threshold 20 persen menurut kami adalah lelucon politik yang menipu rakyat," tegasnya.
yang kita tidak ikut bertanggung jawab karena kita tidak mau ditertawakan oleh sejarah," ucap Prabowo. disahkan oleh DPR RI, PAN dan PKS satu dalam masalah UU Pemilu yang baru saja dilahirkan, Gerindra, "Sikap Partai Demokrat,
karena mengesahkan presidential threshold 20 persen yang dinilai bertentangan dengan putusan MK. Nasdem dan Hanura adalah lelucon politik, PPP, PKB, Golkar, Sementara Prabowo bicara lebih keras mengkritik bahwa RUU Pemilu yang disahkan pemerintah bersama PDIP,
PAN dan PKS berada dalam satu kubu tidak menyetujui dikukuhkannya RUU Pemilu," ujar SBY. Demokrat, Partai Gerindra, "Pertemuan ini terjadi setelah pada tanggal 20 Juli yang lalu dalam rapat paripurna DPR RI,
SBY menyebut pertemuan dengan Prabowo terjadi karena dinamika UU Pemilu itu. PAN dan PKS. Gerindra, menyinggung UU Pemilu yang disahkan DPR yang diwarnai aksi walk out Demokrat, Baik SBY dan Prabowo,
Gugat UU Pemilu 4.
Kedua cakupan ini masih dalam kerangka melakukan koreksi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. yaitu politik dan moral. SBY lalu merinci kerja sama antara kedua partai itu diwujudkan dalam dua cakupan,
meski tidak dalam bentuk koalisi," ucap SBY. sah, "Kemudian (sepakat) meningkatkan komunikasi,
namun SBY menyampaikan kesepakatan dari pertemuan 'diplomasi nasi goreng' itu adalah meningkatkan komunikasi dan kerja sama antar Gerindra dan Prabowo. Meski tak ada koalisi,
Tingkatkan Komunikasi 3.
yang penting kita tingkatkan komunikasi dan kerja sama," ucap SBY. Maka kami tidak perlu harus menuntut yang namanya koalisi, "Kita kenal namanya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) pun sudah mengalami pergeseran yang fundamental.
KIH-KMP bubar karena perbedaan sikap masing-masing parpol. namun seiring dinamika politik, Demokrat berada bersama KMP, Saat itu, SBY menyinggung KIH dan KMP sebagai dua kekuatan besar yang terbentuk pasca Pilpres 2014.
SBY menyebut belum ada koalisi antara Demokrat-Gerindra terutama untuk Pemilu 2019.. Namun usai pertemuan, Sejumlah pihak memprediksi akan ada kesepahaman politik dalam bentuk koalisi dalam pertemuan SBY-Prabowo.
Belum Ada Koalisi 2.
Prinsip demokrasi yang aman dan adil," tutur Prabowo. Ini filosofi check and balances. Tiap kekuasaan harus diawasi dan diimbangi. penyeimbangan. "Kita harus lakukan check and balances, Hal senada disampaikan oleh Prabowo dengan bahasa check and balances dan menjaga agar tidak abuse of power.
terang," imbuhnya. tegas, kritis dan kita tolak, kita akan koreksi, apalagi melukai rakyat, Tapi kalau nyatanya tidak benar, kita dukung. "Cara bentuk pengawalannya jika yang dilakukan pemerintah tepat dan sesuai dengan kepentingan rakyat,
"Kami sepakat untuk terus mengawal negara ini," ujar SBY.
Pengawalan dimaksud adalah menjaga agar pemerintahan Jokowi-JK berada pada jalur konstitusi yang benar. Kesepakatan ini disampaikan baik oleh SBY maupun Prabowo dalam jumpa pers bersama usai pertemuan.
Kawal Pemerintah 1.
Kamis (27/7) malam tadi: Berikut 4 kesepakatan SBY dan Prabowo dalam pertemuan sekitar 2 jam di Cikeas,
mempertemukan Prabowo dan SBY. Namun konflik UU Pemilu di paripurna pada 20 Juli, sementara Demokrat ogah disebut oposisi ataupun parpol pendukung pemerintah. Gerindra oposisi, selama ini kedua parpol itu berada pada sikap politik yang tak sama. Padahal,
sudah menjajaki kesepahaman untuk berjalan beriringan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Konstelasi politik jelang Pemilu 2019 berjalan lebih cepat.
Source: kumparan
EmoticonEmoticon
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.